KAMPANYE TERBUKA CAPRES/CAWAPRES DAN KASUS TKI

Kampanye terbuka dalam pilpres telah dilaksanakan, saling serang isu dan program mulai terjadi. Ada yang mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik, ada juga lebih cepat dan tepat, serta ada pula peduli terhadap kaum terpinggirkan, petani dan nelayan serta pedagang kecil. Ada jargon program ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif, hentikan utang luar negeri, pendidikan dan kesehatan gratis, sampai pada masalah pertahanan dan keamanan. Inilah sebagian dari beberapa hot program lainnya yang akan digunakan untuk menarik simpati dan partisipasi rakyat untuk menentukan siapa yang terbaik dan menjadi The Winner.



Selain dari itu, kejadian mengenai penganiayaan TKI juga semakin tersorot oleh media saat ini. Penganiayaan TKW Siti Hajar disiksa majikannya, Sumarsi luka di sekujur tubuhnya karena siraman air panas dan ironisnya Nurul Widayati TKW asal Ngawi Jawa Timur ditemukan gantung diri di rumah majikannya di Selangor Malaysia. Dan masih banyak lagi TKW lainnya yang mencari nafkah di Negeri Jiran Malaysia memiliki nasib yang sama.



Kejadian di atas harus menjadi renungan khusus oleh para Capres/Cawapres, siapapun nantinya yang terpilih lebih memperhatikan akan rakyat kecil/terpinggirkan, mengenai kesempatan kerja dalam negeri serta pendidikan bagi rakyat yang berada pada usia kerja. Jadi di masa yang akan datang tidak terjadi lagi penganiayaan warga negara kita (TKI) di negeri orang, karena mereka memiliki kesempatan bekerja dan berkarya di negeri sendiri.



Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 telah menegaskan hal bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dari naskah tersebut, maka negara harus lebih serius untuk memperhatikan tentang pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi warga negara dan menjadi tantangan pemerintah (Presiden/Wapres) untuk merealisasikan tuntutan UUD 1945.



Langkah awal, pemerintah harus segera melakukan pembelaan terhadap warga negara yang teraniayah dan sedang mencari nafkah di negeri orang, utamanya di negeri Jiran Malaysia. Melakukan pertemuan kenegaraan membahas masalah yang menimpa TKI secara persuasif agar tidak menimbulkan ketegangan dan rusaknya kerjasama kedua negara. Dan jika memungkinkan dilakukan pemulangan TKI-sebagian atau seluruhnya-dan memberikan kehidupan yang layak di tanah air sendiri.



Selanjutnya pemerintah harus membuka dan memperluas akses pekerjaan dan bisnis melalui berbagai program, atau dengan program ekonomi kerakyatan, ekonomi kreatif yang telah di perjuangkan oleh ketiga kandidat Capres/Cawapres. Memberikan deskripsi potensi ekonomi dan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan, memupuk jiwa kewirausahaan, akses permodalan yang mudah tanpa agunan dan dengan suku bunga rendah/tanpa suku bunga, serta akses pasar yang terkontrol sehingga tidak terjadi persaingan pasar yang tidak sehat ataupun praktek monopoli.



Jadi Capres/Cawapres yang terpilih nantinya harus menyatukan tekad untuk berbuat suatu hal terbaik bagi rakyat. Suatu hal yang membuat rakyat merasa tentram, aman, mendapat keadilan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi demi terciptanya cita-cita negara kita.

3 MOTIF MASYARAKAT MEMBAYAR PAJAK

Pajak merupakan penerimaan dana dalam negeri selain minyak bumi dan gas (nonmigas). Peningkatan penerimaan pajak sangat diperlukan untuk menunjang biaya operasi dan pemeliharaan barang modal milik negara. Peningkataan tersebut juga dapat digunakan untuk pencapaian tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah dan mengurangi jumlah pinjaman luar negeri.

Dalam kehidupan bermasyarakat banyak karakteristik sosial yang ditemukan, sehingga motif orang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan membayar pajak bermacam-macam pula. Orang membayar pajak mungkin karena takut di hukum, rasa senang dan hormat kepada pemerintah dan kesadaran bahwa pajak memang berguna untuk dirinya dan orang lain.

Menurut pendapat ahli psikologi sosial, Herber Kelman bahwa ada 3 motif orang membayar pajak yaitu compliance, identification dan internalization.

1. Compliance, yang mana orang membayar pajak dikarenakan takut di hukum bila menyembunyikan atau tidak membayar pajak. Pada motif ini orang membayar pajak bukan karena kesadaran dan kepedulian mengenai pentingnya pajak bagi diri dan negaranya. Pada tingkatan ini perlu dikenai hukuman bagi orang yang tidak membayar pajak.

Pada sisi lain, bila pemerintah terlalu menekankan pada aspek hukum maka pajak akan menjadi sumber kecemasan dan ketakutan bagi wajib pajak. Akibatnya masyarakat akan alergi dengan pajak dan merasa tidak bahagia, sehingga bisa menimbulkan reaksi masyarakat anti pajak.

2. Identification. Pada motif ini orang membayar pajak disebabkan oleh rasa senang dan rasa hormat kepada petugas pemerintah (tax collector). Masyarakat akan bergairah membayar pajak bila petugas pajak berbuat secara simpatik, jujur, penolong dan adil. Jadi perlu dilaksanakan upaya yang sifatnya represif untuk membuat petugas pajak lebih simpatik di mata rakyat.

3. Internalization. Pada tingkatan ini orang membayar pajak didasari oleh kesadaran dan kepedulian bahwa pajak itu memang berguna untuk dirinaya dan orang banyak (masyarakat luas). Masyarakat yang telah berada pada level ini, tanpa ancaman hukumanpun mereka akan tetap membayar pajak dengan sukarela.

CINCIN PENSIUNAN UNTUK WAKIL RAKYAT

Cincin Pensiunan merupakan bentuk penghargaan kepada Pensiunan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menurut beberapa anggota penghargaan ini merupakan tradisi tiap periode keanggotaan di parlemen, dan untuk periode sekarang program tersebut telah sampai pada proses tender. Tiap orang akan mendapatkan cincin seberat 10 gram terbuat dari emas 24 karat dan berlambang garuda. Apakah itu tidak terlalu berat pak, jika menghiasi tangan?



Jika wakil rakyat mendapat cincin emas sebagai penghargaan, maka apa penghargaan untuk rakyat Indonesia? apakah kemiskinan, pengangguran ataupun raskin dan BLT?. Hal ini yang harus direnungkan oleh wakil rakyat yang mempunyai hak anggaran, lebih jeli dalam mengambil langkah taktis untuk kesejahteraan rakyat. Sebanyak 550 orang Anggota DPR RI mendapat cincin sehingga negara harus mengeluarkan anggaran 5 milyar rupiah. Akan sangat negatif jika muncul pernyataan bahwa "PEMBANGUNAN DAN CINCIN PENDIUNAN WAKIL RAKYAT INI DIBIAYAI OLEH PAJAK YANG ANDA BAYAR".



Program Cincin Pensiunan sangat tidak tepat di tengah krisis ekonomi global ini, karena dana milyaran di negara kita sangat berpengaruh terhadap petumbuhan ekonomi. Jika anggaran sebanyak itu disalurkan untuk pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah akan sangat bermanfaat (benefit value) dan atau digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang akan mendukung pertumbuhan perekonomian nasional ataupun digunakan untuk membayar utang negara. Realitas yang ada bahwa pelaku usaha kecil dan menengah yang mendominasi struktur perekonomian kita, sehingga sangat jelas peranannya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.



Selain itu, melihat predikat Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga terkorup, banyak anggota yang sering absen, bahkan sampai pada skandal seks sehingga pemberian penghargaan oleh negara atas nama rakyat tidak begitu tepat. Melihat itu, sehingga terdapat pernyataan publik bahwa sebaiknya CERMIN yang diberikan kepada wakil rakyat bukan CINCIN. Saya yakin bahwa tidak semuanya wakil rakyat sebagai penyumbang predikat tersebut, mungkin hanya segelintir atau lebih sebahagian. Dan beberapa komentar wakil rakyat bahwa cincin penghargaan itu tidak perlu diadakan melihat kondisi negara saat ini dan adapula yang lebih bijaksana ikut saja pada hasil konsensus di dewan.



Jadi program pengadaan cincin pensiunan yang berada pada proses tender harus dihentikan dan digantikan oleh plakat, piagam penghargaan, lencana atau apa saja yang berhubungan dengan penghargaan asalkan nilainya adil (fair value) dan tidak melebihi 10 digit rupiah.